SISTEM DAN STRUKTUR EKONOMI

SISTEM DAN STRUKTUR EKONOMI

1.      PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian di Indonesia merupakan langkah awal dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat berdasarkan krisis ekonomi yang melanda rakyat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Sejak resmi dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) tahun 1969 dan berjalan mulus untuk beberapa dekade. Indonesia mengalami beberapa masalah yang timbul dari luar, yaitu harga minyak mentah mengalami penurunan di pasar internasional dan apresiasi nilai tukar yen terhadap dolar AS selama dekade 1980-an.Pada tahun 1997 dan awal tahun 1998, terjadi krisis ekonomi di Indonesia sehingga mengakibatkan pertumbuhan negatif yang sangat pesat.

Sistem perekonomian diIndonesia pada dasarnya diperlukan untuk kepentingan nasional, bukan berdasarkan ekonomo pasar. Oleh karena itu perlu diatur dalam sebuah tatanan yang tepat dalam dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin berat. Hal ini dapat secara langsung membawa manfaat kepada kesejahteraan rakyat dengan mengatur kebijakan-kebijakan yang melindungi masyarakat dalam negeri.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/07/30/15374143/Sistem.Ekonomi.Indonesia.Harus.Berubah) .

1.1.   Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sistem dan struktur ekonomi yang dapat mengatur alokasi-alokasi perekonomian secara nasional. Hal ini merupakan indikator yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan nasional per kapita.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang tegolong besar dan tingkat pertumbuhannya tinggi serta kenyataan bahwa sebagian besar penduduknya masih berada dibawah garis kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai. Jika terjadi kesalahan dari pertumbuhan itu sendiri akan mengakibatkan adanya kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin yang bertambah.

Adapula proses pembangunan ekonomi yang membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi. Dari sisi permintaan (AD), perubahan struktur ekonomi terjadi karena perubahan selera masyarakat yang meningkatkan pola konsumsinya. Sedangkan dari sisi penawaran (AS) yaitu peningkatan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penemuan material-material baru yang untuk diproduksi. Jadi dapat dikatakan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi dalam periode jangka panjang dan merupakan faktor pemicu pertumbuhan ekonomi.

1.2.   Sistem Ekonomi

Sistem Perekonomian adalah penerapan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam suatu negara, baik individu maupun organisasi –organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi yang pernah berlaku di Indonesia

·         Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru (Sistem ekonomi Liberal), dimana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat.

·         Sistem Demokrasi Ekonomi

Sistem perekonomian demokrasi ekonomi didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan ekonomi.

·         Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando merupakan sistem perekonomian yang sangat di tentang oleh bangsa Indonesia. Karena merupakan sistem ekonomi tersebut dilakukan oleh pemerintah secara terpusat.

·         Sistem ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Indonesia kembali menggunakan sistem ekonomi demokrasi yang bertahan sampai masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.

1.3.   Artikel

Pertumbuhan Ekonomi RI Memukau, Pemerataan Menjauh

Selasa, 18 Desember 2012 | 07:44 WIB

KOMPAS.com - Wajar saja kinerja perekonomian Indonesia beberapa tahun ini mendapat banyak pengakuan dari berbagai pihak. Di tengah krisis keuangan di Eropa dan Amerika, perekonomian Indonesia tetap tumbuh relatif tinggi dan stabil. Banyak negara lain, termasuk China dan India, yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini rata- rata di atas 6 persen. Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen. Tingkat inflasi terjaga sekitar 5 persen. Nilai tukar rupiah relatif bergerak di sekitar Rp 9.500 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan rata-rata berada di kisaran 4.200 poin.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain didorong investasi, terutama dari pihak asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan penanaman modal asing (PMA) tahun ini akan melampaui 19 miliar dollar AS, nilai PMA yang dicapai tahun lalu.

BKPM memiliki optimisme tinggi sebab sampai September 2012 total PMA sudah mencapai 18,3 miliar dollar AS. Total nilai investasi sampai akhir tahun ini diperkirakan Rp 300 triliun. Tahun 2013 BKPM menargetkan total investasi Rp 390 triliun.

Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Pertanyaan yang muncul, apakah pertumbuhan ekonomi yang ada cukup memadai untuk menyerap tenaga kerja?

Berkualitas

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada periode itu sekitar 110,8 juta orang. Masih ada 7,2 juta orang yang menganggur atau sekitar 6,14 persen dari angkatan kerja. Sementara setiap tahun sekitar 2,5 juta orang masuk ke bursa pencari kerja baru.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dan berkualitas amat diperlukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada dan menampung angkatan kerja baru. Persoalan yang ada, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Investasi yang masuk belum menyentuh sektor riil yang merupakan sektor formal. Alhasil, dari 118 juta tenaga kerja per Agustus 2012, sebanyak 44,2 juta orang (39,86 persen) bekerja di sektor formal, sementara 66,6 juta orang (60,14 persen) di sektor informal.

Dari data ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Sekalipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, lebih banyak pekerja di negeri ini bekerja tanpa jaminan kesehatan, hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan untuk tetap bekerja dalam jangka panjang. Artinya, belum terjadi pemerataan pendapatan.

Investasi terus meningkat, tetapi konsep pembangunan yang ada belum menempatkan unsur manusia di tempat pertama. Tidak heran, buruh terus berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2013. Melonjak hampir 45 persen dari tahun 2012, UMP tahun 2013 mencapai Rp 2,2 juta per bulan.

Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari rasio gini Indonesia yang mencapai 0,41 pada 2011. Rasio ini naik dari 0,38 tahun 2010. Kondisi ini akan makin memprihatinkan jika rasio gini melampaui 0,5 sebab itu berarti kondisi ketimpangan membahayakan karena konflik sosial mudah merebak.

Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sudah sewajarnya disertai dengan upaya peningkatan pemerataan. Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan. Masyarakat semakin diringankan dengan kehadiran jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rumah sakit yang memadai.

Menjadi persoalan karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tidak punya dana cukup untuk infrastruktur. Hanya disiapkan dana infrastruktur Rp 168,7 triliun dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.548,2 triliun atau hanya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh dari angka ideal 5 persen dari PDB.

Dana Rp 312 triliun dipakai untuk subsidi energi atau 30 persen dari total belanja pusat. Sementara subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 222, 8 triliun. Ini untuk konsumsi BBM sebanyak 45,7 juta kiloliter yang sebagian besar dinikmati pemilik mobil dan sepeda motor. Mereka rata-rata menerima Rp 120.000 per hari.

Desakan agar pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi BBM ini untuk infrastruktur terus dikumandangkan, tetapi pemerintah bergeming. Pemerintah beralasan takut terjadi kerusuhan dan gejolak sosial. Padahal, dengan membangun infrastruktur, sebuah pemerataan dan struktur sosial yang lebih kuat akan tercipta untuk jangka panjang. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan pasar modal yang lagi menarik.

Pujian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tak lepas dari bonus demografi yang ada. Ada kenaikan jumlah kelompok menengah dengan belanja 2-20 dollar AS per hari dari 81 juta orang pada 2003 jadi 134 juta orang tahun 2011.

Sayangnya, angka kelas menengah yang terus tumbuh ini lebih menarik sektor konsumsi. Yang menggelisahkan, peluang ini diambil oleh banyak produk impor, termasuk impor BBM yang terus meningkat.

Banyak pekerjaan untuk pemerataan pendapatan, termasuk akses ke bank yang masih minim. Padahal, dengan akses perbankan yang kian besar, hal itu akan makin menumbuhkan perekonomian dengan fondasi yang kuat. Tegasnya, perlu kehadiran negara yang lebih nyata untuk mengatasi semua ini.(ppg)

(http://nasional.kompas.com/read/2012/12/18/07441261/Pertumbuhan.Ekonomi.RI.Memukau..Pemerataan.Menjauh)

2.      SISTEM DAN STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam perkembangan pereekonomian diIndonesia, sangat diperlukan suatu sistem dan struktur ekonomi yang memadai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditujuhkan terhadap kinerja ekonomi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dari luar.  Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bertumbuh pesat sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan distribusi pemerataan pendapatan, yakni penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku dan teknologi yang tersedia.

Beberapa tahun ini, kinerja perekonomian indonesia diakui berbagai pihak. Pada saat terjadi krisis keuangan di Eropa dan Amerika, pereekonomian Indonesia tetap stabil dan tumbuh relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dicapai dengan tingkat pendapatan per kapita tetapi juga dengan tingkat investasi kepada pihak asing yang relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi sangat  diperlukan dalam upaya penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dan berkualitas amat diperlukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada dan menampung angkatan kerja baru. Persoalan yang ada, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan masih rendah sehingga diperlukan pemerataan pendapatan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sejalan dengan peningkatan pemerataan. Peningkatan pemerataan ini dapat dilakukan dengan membangun fasilitas infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri dan penawaran agregat yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuahn ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979). Hal ini tidak lepas dari sektor pertanian yang menuju ke struktur perekonomian yang yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri dan jasa.

3. KESIMPULAN

Perubahan terhadap struktur perekonomian Indonesia dapat diukur berdasarka pendapatan nasional. Sehingga hali ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemerataan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

Faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, kapital, teknologi, bahan baku dan energi merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari aspek ketersediaan dan kualitasnya. Selain itu juga terdapat faktor-fator lain yaitu kebijakan moneter, investasi, neraca pembayaran dll.